Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional ...
Home / Posts filed under PDSP
Showing posts with label PDSP. Show all posts
Showing posts with label PDSP. Show all posts
30 November 2018
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.
Pentingnya Penjaminan Mutu Pendidikan
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan:- kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
- bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.
- berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.
Desain Sistem
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:- Sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan;
- Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan;
- Sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.
- Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan krite-ria minimal yang harus dipenuhi.
- Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan;
- Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
- Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran;
- Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan.
- Pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- Perencananaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis;
- Fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
- Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;
- Penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan;
- Pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian.
Acuan Mutu
Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang ha-rus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan.
Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Isi
- Standar Proses
- Standar Penilaian
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Standar Pengelolaan
- Standar Sarana dan Prasarana
- Standar Pembiayaan
Download File :
- Analisis SNP (SKL)
- Analisis SNP (Standar Isi)
- Analisis SNP(Standar Proses)
- Analisis SNP (Standar Penilaian)
- Analisis SNP(Standar PTK)
- Analisis SNP (Standar Sarpras)
- Analisis SNP(Standar Pengelolaan)
- Analisis SNP (Standar Pembiayaan)
- Permendikbud_SPMP 28-2016
- INDIKATOR MUTU
- Perangkat Akreditasi SMP-MTS 2017 (2017.03.22).pdf
- contoh SK Tim Penjamin Mutu Sekolah
- KONVERSI RAPOR MUTU
07 March 2018
Panduan Verval Statistik Pendidikan
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) sebagai pengelola data dan statistik pendidikan dan kebudayaan di tingkat kementerian menyajikan sistem informasi verifikasi dan validasi data statistik pendidikan dengan alamat http://vervalstat.data.kemdikbud.go.id. Tujuan dibangunnya sistem informasi ini agar setiap pengelola data baik di tingkat pusat, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota maupun sekolah dapat melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Yang membedakan tabel-tabel pada Verval Statistik dengan Statistik Publikasi adalah pada Verval Statistik terdapat kolom Residu pada beberapa tabel (data yang perlu diverifikasi-validasi di satuan pendidikan bersangkutan, untuk mengupdate data melalui mekanisme Dapodik.)
Panduan ini merupakan buku petunjuk bagi pengelola data agar mudah dalam proses verifikasi dan validasi dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh PDSPK. Data-data yang disajikan pada sistem informasi ini merupakan data berjalan (belum melalui proses cutoff) yang meliputi data sekolah, pendaftar, siswa baru, siswa, mengulang, lulusan, guru(termasuk kepala sekolah), rombongan belajar, ruang kelas, dan fasilitas sekolah. Data disajikan dalam bentuk rangkuman nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan sekolah. Tabel-tabel statistik dalam informasi ini terdiri dari 4 jenjang yaitu SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.
Semoga panduan ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan untuk menghasilkan data statistik yang akurat dalam mendukung kebijakan pendidikan. Saran dan perbaikan kami harapkan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan sistem informasi ini.
Download Buku Panduan Verval Statistik Pendidikan DI SINI
Panduan Sistem Informasi APK dan APM
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) sebagai pengelola Data Warehouse data pendidikan dan kebudayaan di tingkat kementerian menyajikan Sistem Informasi APK-APM yang merupakan salah satu indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah.
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.
Panduan ini merupakan informasi tentang data APK-APM yang disajikan berupa tabel dan grafik. Data yang disajikan meliputi jenjang PAUD dan Dikdasmen dan dikelompokkan berdasarkan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Data APK-APM untuk tahun berjalan merupakan data verifikasi yang akan berubah sebelum dilakukan cutoff dimana cutoff dilakukan pada akhir bulan November setiap tahunnya.
Semoga panduan ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebijakan pendidikan. Saran dan perbaikan kami harapkan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan sistem informasi ini.
Download Buku Panduan Sistem Informasi APK dan APM DI SINI
Download Panduan Verval Statistik dan Sistem Informasi APK & APM untuk Dinas Pendidikan
Panduan Verval Statistik Pendidikan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) sebagai pengelola data dan statistik pend...
16 February 2016
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.
NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya.
(http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Home/Definisi)
Tidak bisa disangkal jika kemudian memiliki NUPTK bagi PTK terutama Pendidik/Guru menjadi begitu sangat penting, salah satunya adalah sebagai syarat mutlak seorang guru bisa memperoleh sertifikat pendidik (Sertifikasi).
- Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan non formal (KB/TPA/SPS, PKBM/TBM. kursus dan UPT)
- Guru PNS/CPNS, Pengawas PNS dan Guru bukan PNS
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan non formal baik PNS/CPNS maupun bukan PNS
- S1/D4 dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau dari LPTK/PTS yang terakreditasi Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah Januari 2006
- Guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam Dapodikdasmen dan Paud Dikmas, dengan ketentuan :
- Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTK oleh PDSPK
- Memiliki dokumen :
- Guru dan tenaga kependidikan PNS : SK CPNS/PNS dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
- Guru dan tenaga kependidikan non PNS : jika mengabdi di sekolah negeri harus ada SK pengangkatan dari Bupati/Walikota atau gubernur. Sedangkkan jika mengabdi di sekolah swasta berupa SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut).
- Bagi guru yang tidak aktif dalam dapodik, misalnya guru Kemenag, maka :
- Diajukan oleh operator Disdik melalui aplikasi verval GTK
- Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTK oleh PDSPK
- Memiliki dokumen persyaratan antara lain :
- Guru dan tenaga kependidikan PNS : SK CPNS/PNS dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
- Guru dan tenaga kependidikan non PNS : jika mengabdi di sekolah negeri harus ada SK pengangkatan dari Bupati/Walikota atau gubernur. Sedangkkan jika mengabdi di sekolah swasta berupa SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut).
Maka anda termasuk kandidat guru penerima NUPTK yang datanya akan muncul pada aplikasi verval GTK, yaitu pada tabel Calon Penerima NUPTK.
Menurut Aryadi Nugroho salah seorang admin PDSPK, pada tabel Calon Penerima NUPTK sendiri defaultnya kosong dan akan aktif setelah proses verifikasi dan validasi (verval) selesai dilakukan oleh admin PDSPK. Seperti diketahui bahwa saat ini mereka sedang melakukan proses verval yang nanti hasilnya antara lain :
- Jka datanya ditemukan di arsip status invalidnya akan berubah jadi valid dan NUPTKnya terupdate;
- Jika datanya tidak ditemukan di arsip, nanti dijadikan kandidat penerima NUPTK (muncul dimenu Calon Penerima NUPTK). Yang kemarin terlanjur/belum (sama saja) entri PegId masuk poin ini.
Setelah para kandidat sudah muncul, baru menu Upload Dokumen akan aktif, ketika diklik akan muncul seperti capture di bawah, bisa dilihat dokumen yang harus diupload pada Non PNS dan PNS, file yang diupload jpg/png, size max 1MB/dokumen(saran).
- KTP
- SK GTY
- Ijazah setara SD
- Ijazah setara SMP
- Ijazah setara SMA/SMK, dan
- Ijazah Setara S1/D4
- KTP
- SK CPNS/PNS
- SK Penugasan dari Dinas
- Ijazah setara SD
- Ijazah setara SMP
- Ijazah setara SMA/SMK, dan
- Ijazah Setara S1/D4
Setelah upload dokumen, operator bisa pantau status/prosesnya sudah sampai mana. Adapun prosesnya adalah :
Kandidat >> Upload dokumen >> Aprove Dinas >> Aprove Ditjen >> NUPTK terbit
Jadi intinya saat ini sabar menunggu, silahkan di menu Perbaikan Data Master dan Foto terlebih dahulu, semoga dapat dipahami, terimakasih.
Proses Pengajuan NUPTK pada aplikasi Verval GTK
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberika...
12 January 2016
Seperti diketahui bersama bahwa menindaklanjuti surat Ditjen GTK nomor 14652/B.B2/PR/2015 tentang penerbitan NUPTK di tahun 2016, maka Setjen Kemdikbud melalui PDSPK (Pusat Data dan Statistik Kemdikbud) pada tanggal 7 Januari 2016 kemudian mengeluarkan Surat Edaran bernomor 029/A/LL/2016 tentang penunjukan Penanggungjawab Pengelola Verval Data GTK dan NUPTK.
Pada surat tersebut dijelaskan bahwa untuk menunjang mekanisme pengajuan, penerbitan dan penonaktifan NUPTK di tahun 2016 yang nantinya berjalan melalui aplikasi verval PTK dengan alamat http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id tentunya sangat diperlukan satu orang yang bertanggung jawab sebagai pengelola data verval GTK maupun NUPTK. Oleh karena itu edaran yang ditujukan kepada Dirjen GTK Kemdikbud, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah seluruh Indonesia ini menginstruksikan agar masing-masing pimpinan instansi tersebut menunjuk seorang pengelola dan penanggung jawab yang kemudian harus mendaftar dengan memindai dan mengupload surat penugasan dari pimpinannya pada http://sdm.data.kemdikbud.go.id paling lambat minggu ketiga bulan Januari 2016.
Baca mekanisme cara registrasi pada sdm.data.kemdikbud DI SINI
Terbitnya surat edaran tersebut sempat menimbulkan kebingungan di kalangan pengelola data pendidikan terutama para operator sekolah (OPS). Umumnya mereka sudah terdaftar sebagai pengelola dan bisa login pada sdm.data.kemdikbud menggunakan satu username dan password (SSO), termasuk pada beberapa aplikasi yang menjadi bagiannya seperti vervalpd, vervalptk, vervalsp dan lain-lain.
Apakah harus mendaftar lagi ? apakah pimpinan harus membuat surat penugasan khusus untuk vervalptk ? Jika iya... bagaimana prosedurnya, karena pada sdm.data.kemdikbud tidak ada fitur khusus untuk registrasi pengelola data verval GTK dan NUPTK. Demikian beberapa pertanyaan yang muncul di kalangan OPS.
Menjawab kebingunan tersebut admin Al-Maududy menanyakan langsung kepada salah seorang admin PDSPK yaitu mas Aryadi Nugroho. Menurut Aryadi registrasi yang dimaksud pada surat edaran Sekjen Kemdikbud tersebut sama dengan registrasi akun yang sudah ada pada sdm.data.kemdikbud. Surat edaran tersebut sebagai pengingat bagi Sekolah/Instansi yang belum mendaftar/registrasi akun sdm.data.kemdikbud. Jadi bagi sekolah/instansi yang sudah mendaftarkan pengelolanya tidak perlu lagi melalukan registrasi ulang untuk bisa login ke vervalptk. Login ke vervalptk bisa menggunakan username dan password yang sudah dimiliki untuk bisa masuk ke sdm.data, vervalpd, vervalsp dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya perhatikan capture berikut ini.
Download : Surat Edaran Setjen Kemdikbud tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Verval data GTK dan NUPTK
Tidak harus registrasi ulang untuk penanggungjawab pengelola verval GTK dan NUPTK
Seperti diketahui bersama bahwa menindaklanjuti surat Ditjen GTK nomor 14652/B.B2/PR/2015 tentang penerbitan NUPTK di tahun 2016, maka Set...
25 May 2015
 |
Rencana
Pengembangan Sistem Pendayagunaan Data Kemdikbud RI
|
Dasar Pengelolaan Data & Informasi Kemdikbud adalah pengembangan sistem di Kementerian Pendidikan & Kebudayaan yang merupakan hasil dari perencanaan & pemahaman bersama, disesuaikan dengan RBI Kemdiknas.
Data Pokok Pendidikan harus memiliki empat jenis/sifat data yaitu:
- TABULAR,
- SPASIAL,
- CITRA DAN
- VEKTOR.
Dengan penekanan bahwa semua data harus berangkat dari data:
- ENTITAS PTK
- ENTITAS LEMBAGA
- ENTITAS PESERTA DIDIK, DAN
- AKTIVITAS (MENGUBAH ENTITAS).
Didalam alur Data dan Informasi, PDSP memiliki tugas dan fungsi sebagai Data Warehouse (Gudang Data) Kemdikbud. Sebab berdasarkan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 : Tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional, PPDSP memiliki tugas dan fungsi :
- Melakukan penyimpanan hasil pengumpulan data pada masing-masing unit kerja yang melakukan pengumpulan data dan Pada Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dengan memastikan adanya sinkronisasi data antara keduanya
- Menggunakan hasil pengumpulan data tersebut sebagai satu-satunya sumber (acuan) data pendidikan (terkait entitas peserta didik, satuan pendidikan, dan pendidik dan tenaga kependidikan) dalam melaksanakan kegiatan dan pengambilan keputusan terkait dengan entitas pendidikan yang di data
- Menggunakan data pendidikan yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan sebagai satu-satunya sumber (acuan) data pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan, kajian, dan/atau pengambilan keputusan. Hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau pengambilan keputusan yang mengubah nilai suatu atribut harus dilakporkan kembali ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan
Data warehouse Kementrian pendidikan dan Kebudayaan adalah sebuah sistem yang mengambil dan menggabungkan data secara periodik dari berbagai unit utama pengumpul data ke penyimpanan data bentuk dimensional atau normal yang berada di Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP)
Data warehouse Kementrian pendidikan dan Kebudayaan adalah merupakan penyimpanan data yang berorientasi objek, terintegrasi, mempunyai variant waktu, dan menyimpan data dalambentuk nonvolatile sebagai pendukung manejemen dalam proses pengambilan keputusan.
Data warehouse menyatukan dan menggabungkan data dalam bentuk multidimensi. Pembangunan data warehouse meliputi pembersihan data, penyatuan data dan transformasi data dan dapat dilihat sebagai praproses yang penting untuk digunakandalam data mining.
Selain itu data warehouse mendukung Online Analytical Processing (OLAP), sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis secara interaktif dari bentuk multidimensi yang mempunyai data yang rinci. Sehingga dapat memfasilitasi secara efektif data generalization dan data mining.
Data warehouse merupakan metode dalam perancangan database, yang menunjang DSS (Decission Support System) dan EIS (Executive Information System).
 |
Informasi
dan Data Reference Terkait Dengan Pembangunan Data Warehouse
|
Pembangunan Data Warehouse bertujuan untuk menghasilkan suatu INFORMASI, dimana informasi dapat terwujud dengan dukungan dari lima faktor, yaitu Data, Hardware, software, brainware (SDM), dan management. Data itu sendiri jika diklasifikasikan secara teknis memiliki tiga tingkatan, yaitu Data warehouse, Database dan Data Awal.
- Data Warehouse: Kumpulan DATABASE yang saling terintegrasi dengan key sistem tertentu.
- Database : Kumpulan Data yang memiliki key sistem yang terintegrasi dengan Data Referense
- Data: Spesifikasi setiap Entitas. Data Referense :
A. Data Master Referense terdiri dari:
- Identitas Siswa,
- Identitas PTK,
- Identitas Satuan Pendidikan,
- Identitas Wilayah Administrasi
- Status (N+S),
- Jenis (TK, SD, SMP……),
- Jenis Kelamin (L+P),
- Penyelenggaraan ……..dll
- Data Kompilasi
- Data Verifikasi dan Validasi Individual/Entitas
- Data Rangkuman Satuan Pendidikan
- Data Rangkuman Kab-Kota/Provinsi/Nas
- Data Indikator Pendidikan
- Data Mart untuk Analisis
- Proses Kompilasi
- Proses Verifikasi & Validasi Individual/Entitas
- Proses Verifikasi & Validasi Proses Pembelajaran Satuan Pendidikan
- Proses Verifikasi & Validasi Indikator Pendidikan Kab-Kota/Provinsi/Nasional
- Proses Analisis dengan menentukan Data Mart (Indikator yang diperlukan untuk analisis)
Sekilas tentang “Data Warehouse” Kemdikbud
Rencana Pengembangan Sistem Pendayagunaan Data Kemdikbud RI Dasar Pengelolaan Data & Informasi Kemdikbud adalah pengembangan sis...
18 May 2015
Sistem verifikasi dan validasi data PTK atau disingkat vervalPTK bertujuan ‘membersihkan’ data PTK yang belum valid, disebabkan double counting atau sudah tidak aktif, karena pensiun, meninggal dunia atau sebab lainnya. Pada tahap permulaan PDSP baru membersihkan data PTK dari segi NUPTK, nama dan sekolah induk sehingga sasaran verifikasi validasi PTK tahap ini adalah satu orang PTK hanya memiliki satu NUPTK dan satu sekolah induk (SATMINKAL) di mana guru tersebut bertugas. Untuk kedepannya, sasaran verifikasi dan validasi akan bergeser pada variabel-variabel lainnya.
Kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data PTK diberikan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/Kota melalui KKDatadik Kab/Kota yang terdaftar sebagai pengelola data pada sdm.data.kemdikbud.go.id. Oleh karena bagi sekolah yang akan melakukan verifikasi dan validasi data PTK bisa melakukan koordinasi dengan KKDatadik yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Setempat.
Adapun pengelolaan data PTK pada aplikasi verval PTK meliputi :
- Pengelolaan revisi data identitas meliputi revisi nama, tempat lahir dan tanggal lahir
- Pengelolaan PTK Duplikat meliputi merge/gabung PTK duplikat, yang menggabungkan beberapa record data PTK (di data PDSP) berdasarkan sekolah induk yang paling benar.
- Pengelolaan NUPTK Invalid berupa penghapusan NUPTK invalid yaitu NUPTK yang tidak terdiri dari 16 digit.
 |
| Sekarang sekolah sudah bisa login di vervalPTK |
Sekolah bisa login vervalPTK
Jika sebelumnya aplikasi vervalPTK tidak bisa diakses oleh operator sekolah, maka sejak beberapa waktu yang lalu aplikasi verval PTK bisa diakses oleh OPS dengan menggunakan username dan password yang sudah terdaftar pada sdm.data.kemdikbud.go.id (SSO).
Dengan bisa diaksesnya vervalPTK oleh OPS, maka pihak sekolah dapat mengajukan revisi identitas PTK yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir jika diperlukan, dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya proses verifikasi dan validasi tetap menjadi kewenangan Dinas Kab/Kota.
Untuk mengajukan revisi data PTK, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- Login pada vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan menggunakan username dan pasword yang sama dengan sdm.data.kemdikbud.go.id maupun vervalpd (SSO). Jika belum memiliki username silahkan lakukan registrasi terlebih dahulu.
Login menggunakan SSO - Setelah berhasil login klik menu “edit data” kemudian pilih “Pengajuan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir.”
klik tombol Pengajuan Perubahan - Klik tombol pilih PTK
Klik tombol "Pilih PTK" - Akan muncul seluruh PTK yang ada di sekolah anda. Pilih PTK yang akan direvisi datanya.kemudian klik tombol OK
Pilih PTK yang akan direvisi datanya - Isi form yang ada sesuai dengan perubahan data yang diinginkan, tentunya berdasarkan dokumen pendukung yang ada.
- upload dokumen pendukungnya dalam bentuk softcopy dengan ekstensi file JPG atau PNG (belum ada penjelasan resmi tentang dokumen yang bisa dijadikan dasar), kemudian klik tombol Pengajuan Perubahan.
Isi Form dengan lengkap - Jika berhasil maka kita tinggal menunggu proses pengajuan kita disetujui oleh admin dan dapat terus dipantau melalui menu edit >> status pengajuan.
Masih Rintisan.
Hanya saja aplikasi verval PTK ini masih dalam tahap rintisan, belum sepenuhnya dipergunakan. Hingga saat ini belum ada instruksi resmi dari PDSP untuk melakukan kegiatan verval PTK. Sehingga pihak P2TK Dikdaspun belum menggunakan data dari hasil vervalPTK ini untuk memperbaiki data NUPTK yang tidak valid yang saat ini sudah dimunculkan di Info PTK. Pihak P2TK Dikdas sendiri sudah berjanji akan memanfaatkan hasil verifikasi dan validasi PTK pada aplikasi vervalPTK ini jika aplikasi ini sudah 100% diaktifkan.
Oleh karena itu tindakan paling tepat yang harus dilakukan oleh OPS adalah “wait and see” saja dulu, menunggu informasi dan komando dari pusat. Silahkan dipelajari manualnya dan fitur-fiturnya dulu, tetapi jangan melakukan kegiatan-kegiatan perubahan data.
Download Panduan Verval PTK
Sekarang sekolah sudah bisa login di vervalPTK
Sistem verifikasi dan validasi data PTK atau disingkat vervalPTK bertujuan ‘membersihkan’ data PTK yang belum valid, disebabkan double co...
30 April 2015
Sebagai orang tua apa yang ada di benak kita ketika mengetahui bahwa anak kita mendapatkan hasil ulangan matematika dengan nilai “8” ?
Umumnya sebagai orang tua kita akan merasa senang jika anak kita mendapat nilai 8 untuk mata pelajaran Matematika. Cukup masuk akal, karena nilai 8 merupakan nilai yang termasuk katagori cukup bagus apalagi untuk mata pelajaran Matematika.
Akan tetapi perasaan senang dan bangga mungkin saja akan sedikit terusik, ketika kita menanyakan lebih lanjut kepada anak kita, “Teman-temanmu yang lain dapat berapa ?” dan si anak menjawab “Kebanyakan mereka mendapat nilai 9 dan 10 sebagian kecil mendapat nilai 7 dan 8 termasuk saya.”. Persepsi kita langsung berubah setelah berfikir tentang populasi.
Biasanya kita akan berfikir Anak saya pandai Matematika tetapi di dalam kelas kok masih bodoh ? Dari keterangan berbagai sumber bahwa anak tersebut ternyata cara belajar dan tingkat kemampuannya tidak jauh berbeda dengan teman-temannya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan tanda tanya bagi kita sebagai orang tua tentang penyebab rendah nilai Matematikanya.
Alternatif yang paling mungkin kita lakukan adalah menanyakan kepada gurunya tentang posisi duduk anak tersebut di dalam kelas. Sebab posisi tempat duduk dapat mempengaruhi tingkat penyerapan siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan Setiap titik lokasi tempat duduk memiliki arti. Jika anak tersebut posisi duduknya di belakang, kemungkinan orang tua akan meminta gurunya untuk melakukan rotasi tempat duduk.
 |
| semua titik (tempat duduk siswa) ada maknanya |
Akan tetapi perlu diingat bahwa semua siswa di dalam kelas tersebut memiliki orang tua. Permasalahan akan muncul jika semua orang tua meminta kepada guru agar anak-anak mereka duduknya di depan semua, maka yang duduk di belakang siapa ? Inilah yang disebut dengan istilah analisis spasial, bahwa semua titik ada maknanya.
Jadi sebenarnya ada tiga pertanyaan simpel yang selama kita lakukan terhadap anak kita, yaitu :
- berapa nilainya
- bagaimana dengan nilai teman-temannya
- Di mana posisi duduknya.
Secara teori ternyata apa yang kita lakukan itu adalah sebenarnya adalah mengembangkan logika matematika, statistik dan spasial. Jika di dalam kelas nilainya semua 7, maka tidak perlu analisis spasial karena kondisi kelas homogen. Tetapi begitu muncul rata-rata dan deviasi maka akan timbul variasi. Dalam kondisi ini maka kita perlu memetakan, masalahnya di mana ?
Jika dikaitkan dengan pendataan, sebenarnya pola fikir matematik, statistik dan spasial itu adalah suatu metodologi bagaimana kita membuat suatu informasi bagi pimpinan, berdasarkan data yang benar, jika data yang kita jadikan dasar itu salah maka informasi yang kita sampaikan tentu saja akan salah.
Metodologi itu yang harus dikemas, sehingga data yang kita kumpulkan selama ini, bagaimana caranya dieksport agar menjadi sebuah informasi. Oleh karena itu harus ditentukan dulu indikatornya. Misalnya nilai Matematika pada ilustrasi di atas dapat menjadi sebuah indikator. Jika nilainya kurang berarti kompetensi si anak kurang sebaliknya jika nilainya tinggi berarti menunjukkan kompetensi si anak terhadap pelajaran Matematika juga tinggi secara substansional. Setelah bicara substansi, setelah itu kita bicara masalah populasi, barulah akhirnya kita bicara ruang.
Jadi data-data yang sudah dikumpulkan melalui operator-operator sekolah, sebalum diekspor menjadi sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan transaksional, harus ditentukan terlebih dahulu indikator-indikatornya.
Disarikan dari paparan Bp Drs. L. Manik Mustikohendro mengenai Data Warehouse Berkelanjutan pada kegiatan Workshop Implementasi Verval Proses Pembelajaran dan Trekking Satuan Pendidikan di Bogor 21-24 April 2015
Apa yang ada di benak orang tua ketika mengetahui anaknya mendapat nilai 8 pada mata pelajaran Matematika ?
Sebagai orang tua apa yang ada di benak kita ketika mengetahui bahwa anak kita mendapatkan hasil ulangan matematika dengan nilai “8” ? ...
28 April 2015
 |
| Peserta workshop berfoto bersama dengan Kepala PDSP Bp. Yul Yunazwin Nazarudin |
Pengertian dan karakteristik Data Warehouse
Menurut Paul Lane, data warehouse merupakan database relasional yang dirancang lebih untuk query dan analisis proses transaksi, biasanya mengandung sejarah data transaksi dan mungkin juga data dari sumber lain. Data warehouse memisahkan beban kerja analisis dari beban kerja transaksi dan memungkinkan organisasi untuk menggabungkan / konsolidasi data dari berbagai sumber.
Data warehouse memiliki karakteristik :
- Berorientasi kepada subjek (subjek-oriented)
- Data yang dimiliki terintegrasi (Data Integrated)
- Dibuat dalam rentang waktu tertentu (Timeline)
- Data yang disimpan bersifat tetap (Non-Volatile)
Kaitannya dengan Data Warehouse bidang pendidikan, Kepala Bidang Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran PDSP Kemdikbud, Drs. L. Manik Mustikoendro memaparkan tentang Data Warehose berkelnjutan pada kegiatan workshop Implementasi Verval Proses Pembelajaran dan Trekking Satuan Pendidikan yang berlangsung di Wisma Arga Mulya, Cisarua – Bogor pada tanggal 21-24 April 2015 yang baru lalu.
Materi dibuka dengan sebuah pertanyaan bahwa operator sekolah setiap hari pekerjaannya verval dan sync terus, selanjutnya setelah data itu terkumpul mau diapakan ? Sebab hingga saat ini sudah terkumpul ribuan data pada PDSP yang merupakan hasil kerja “tangan-tangan sakti OPS”.
Konsep Dasar Dapodik
DAPODIK adalah suatu konsep pengelolaan Data Pendidikan yang bersifat Relational dan Longitudinal, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermundah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran.
Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu:
- PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
- Satuan Pendidikan
- Peserta Didik, dan
- Substansi Pendidikan. Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan yang sama sumbernya.
Untuk mendapatkan data yang sahih sesuai dengan kondisi dilapangan dan menjaga kualitas data, disusun tiga tahapan yang dikelola oleh unit yang berbeda, yaitu :
- Tahapan pengumpulan
- Tahapan Pengelolaan (Quality Control)
- Tahapan Pendayagunaan
Didalam alur Data dan Informasi, Data dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal melalui Sekretariat masing-masing, kemudian diintegrasikan dan diverifikasi-validasi oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), yang selanjutnya digunakan oleh unit yang terkait dalam menyusun program-program pembinaan untuk pembangunan. Dengan penekanan bahwa semua data harus berangkat dari data:
- INDIVIDUAL LEMBAGA (SATUAN PENDIDIKAN)
- INDIVIDUAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- INDIVIDUAL PESERTA DIDIK.
Proses pengumpulan data satuan pendidikan melalui dapodik sudah dilakukan sejak tahun 2011, selanjutnya kaitannya dengan pendayagunaan data yang sudah terkumpul PDSP memiliki program jangka pendek dan jangka menengah, yaitu:
I. Jangka Pendek:
a. Membangun Backbone dengan Dinas Provinsi, LPMP dan Dinas Kab-Kota
- Dinas Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Provinsi Jawa Timur
- Dinas Provinsi DIY
- Dinas Provinsi Jawa Barat
- Dinas Provinsi DKI
- Dinas Provinsi Banten
b.Singkronisasi dengan PAUDNI dan DIKTI
c.Penguatan Pengelolaan Data Referensi Kemdikbud
c.Penguatan Pengelolaan Data Referensi Kemdikbud
II. Jangka Menengah
- Pengembangan NIEP (National Indicators for Education Planning)
- Membangun Backbone dengan Dinas Provinsi, LPMP dan Dinas Kab-Kota lainnya.
- Pengembangan Emergency Center/Crisis Center
Saat ini produk dari PDSP sudah cukup banyak yang menampilkan informasi-informasi data meskipun beberapa diantaranya masih dalam proses pengembangan dan debugging. Produk-produk itu antara lain :
- Eduolaps (Education Online Analytical Processing), yaitu Perbandingan Indikator Makro Pendidikan, Untuk melihat sejauh mana pencapaian indikator pembangunan pendidikan dan sebarannya pada tingkat nasioal, provinsi dan kab-kota. Alamat webnya adalah http://eduolap.kemdikbud.go.id/
- E-Monitoring pembangunan Pendidikan yaitu Integrasi Program-program Pembangunan Pendidikan Untuk mengetahui sebaran program pembangunan sampai pada individual sekolah, (Sekolah tertentu mendapat program apa saja). Alamat webnya adalah http://e-monitoring.data.kemdikbud.go.id/
- Tabel Statistik (Online) Untuk mengetahui kondisi data pendidikan secara online, terintegrasi dengan hasil pendataan yang sedang berjalan (yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal terkait melalui Sekretariat Dirjen). Alamat webnya adalah : http://statistik.data.kemdikbud.go.id/app/home
- Referensi Pendidikan (Acuan Integrasi Pengelolaan Data Pendidikan) yang berisi Master Referensi (NPSN, NISN, NUPTK, Wilayah) dan Operational Referensi. ALamat webnya adalah : http://referensi.data.kemdikbud.go.id/
- Verifikasi dan Validasi Data Satuan Pendidikan. Metode pengelolaannya berkoordinasi dengan Kantor Dinas setempat, terkait dengan Surat Ijin Operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Tujuannya untuk memastikan satu sekolah dengan satu NPSN. Alamat webnya adalah : http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/
- Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik. Metode pengelolaannya berkoordinasi dengan Operator Sekolah di bawah koordinasi Kantor Dinas setempat, dengan sumber data dari pendataan DAPODIK. Tujuannya untuk memastikan satu Peserta Didik dengan satu NISN dengan alamat web : http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/sys/login
- Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Metode pengelolaannya berkoordinasi dengan Kantor Dinas setempat, terkait dengan kepastian surat penugasannya, dengan sumber data dari pendataan DAPODIK.. Tujuannya memastikan satu PTK dengan satu NUPTK, dengan alamat web : http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/app/home
- Jaringan Pengelola Data Pendidikan yang anggotanya terdiri dari Pengelola Pusat, Pengelola, Provinsi, Pengelola Kab-Kota, dan Operator Sekolah Sebagai media komunikasi antar pengelola, dan sekaligus sebagai kontrol akses ke data, dengan metodologi “Single Sign On”. Alamat webnya : http://sdm.data.kemdikbud.go.id/
- Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Pada produk ini diharapkan Pendaftaran SNMPTN yang terintegrasi dengan referensi Kemdikbud. Alamat webnya : https://www.pdss.snmptn.ac.id/
- Verifikasi dan Validasi Data Wilayah. Metode pengelolaannya berkoordinasi dengan Kantor Dinas setempat, terkait dengan kepastian surat pemekaran daerah (Kecamatan dan Desa. Alamat webnya adalah : http://wilayah.data.kemdikbud.go.id/
Data Warehouse Berkelanjutan
Peserta workshop berfoto bersama dengan Kepala PDSP Bp. Yul Yunazwin Nazarudin Pengertian dan karakteristik Data Warehouse Menu...
28 March 2015
PDSP kembali merilis sebuah system baru (27/03/2015) yang merupakan satu metode terkait dengan verifikasi dan validasi proses pembelajaran, sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi satuan pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPM (Standard Pelayanan Minimal) dan SNP (Standard Nasional Pendidikan). Sistem ini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan DAPODIK.
Sistem yang dinamakan "Verifikasi dan Validasi Data Proses Pembelajaran" dapat diakses melalui laman http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/vervalpp/ dimaksudkan untuk memastikan konsistensi proses belajar mengajar (PBM) dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan sumber data Dapodik.
Langkah Awal adalah Debugging Data (Memastikan data mengalir dengan baik dari OPS-Dapodik-ODS dan DW). Oleh karena itu pada tahap ini Operator Sekolah dimohon untuk melakukan verifikasi data yang ada, jika ada ketidaksesuaian data dipersilahkan melakukan koordinasi melalui Forum Jaringan Pengelola Data Pendidikan. Username dan Password untuk login menggunakan akun yang sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan
Langkah berikutnya adalah memperbanyak Parameter/Formula terkait dengan Evaluasi Proses Pembelajaran pada Satuan Pendidikan sebab hingga saat tulisan ini kami publikasikan parameter/formula masih terbatas, yaitu :
- Rasio Peserta Didik SD/MI per Rombongan Belajar
- Rasio Rombongan Belajar per sekolah SD/MI
- Akreditasi Sekolah SD/MI
- Rasio Guru SD/MI Berkualifikasi S1 atau D-IV
- Rasio Guru SD/MI Bersertifikasi
- Rasio Peserta Didik SMP/MTs per Rombongan Belajar
- Rasio Rombongan Belajar per sekolah SMP/MTs dan
- Akreditasi Sekolah SMP/MTs
Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar
Perbandingan antara jumlah peserta didik SD/MI pada masing-masing rombongan belajar.berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
- Untuk jenjang SD/MI. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang,
- Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang,
Rasio Rombongan Belajar per sekolah
Rombel atau rombongan belajar adalah tempat pertemuan antara siswa dan guru dalam suasana belajar di sekolah. Rasio rombongan belajar per sekolah adalah jumlah rombongan belajar, sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana.
Berdasarkan Standar Sarana, Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, sedangkan untuk Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
Rasio Guru berkualifikasi S1 atau D-IV
Rasio guru berkualifikasi S1 atau D-IV merupakan perbandingan guru berkualifikasi S1 atau DIV, pada masing-masing jenjang pendidikan, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, dimana disebutkan bahwa setiap SD/MI minimal tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV, di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%.
Rasio Guru Bersertifikasi
Rasio guru bersertifikasi merupakan perbandingan guru bersertifikasi guru profesional pada masing-masing jenjang pendidikan, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2. Untuk jenjang SD minimal terdapat 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan untuk jenjang SMP/MTs. minimal separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
Akreditasi Sekolah
Akreditasi sekolah adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang (BAN-SM) setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.
Kahar Muzakkir Saturday, March 28, 2015 CB Blogger IndonesiaMengenal Parameter/Formula pada Sistem VervalPP (Proses Pembelajaran) - PDSP
PDSP kembali merilis sebuah system baru (27/03/2015) yang merupakan satu metode terkait dengan verifikasi dan validasi proses pembelajaran,...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
